BIDANG KEBIJAKAN PEMERINTAH
31. Menurut undang-undang, yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan
pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DRPD yang didasarkan pada
asas....
a. Pertimbangan kewajaran
b. Pembagian pusat daerah
c. Tugas perbantuan
d. Desentralisasi
e. Dekonsentrasi
32. Agar peristiwa Ambon dan Poso tidak terjadi di tempat lain, setiap pemeluk agama
dianjurkan....
a. Melakukan kehidupan yang toleran
b. Meyakini kebenaran ajaran agamanya
c. Mengambil inisiatif untuk berbuat damai
d. Membangun kebersamaan dengan tetangga
e. Melaporkan setiap peristiwa pada Muspida
33. Penegakan hukum merupakan conditio sine quanon, pernyataan tersebut maknanya adalah....
a. Syarat yang harus dilakukan
b. Prasyarat terselenggaranya hukum
c. Kebenaran hukun yang dijalankan
d. Kewajiban yang harus dilakukan hakim
e. Kekuasaan hakim dalam memutuskan perkara
34. Berikut ini adalah tujuan setiap partai politik sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada
UU No.31 Tahun 2002 pasal 6 kecuali....
a. Mewujudkan cita-cita nasional
b. Mengembangkan kehidupan demokratis
c. Merealisasikan kesejahteraan seluruh rakyat
d. Mewadahi aspirasi masyarakat anggota partai
e. Mewujudkan cita-cita partai dalam kerangka NKRI
35. Sebagai bangsa yang beragama dan secara eksplisit tercamtum dalam pembukaan DUD
1945, bahwa kemerdekaan yang didapattahun 1945 diyakini sebagai....
a. Hasil perjuangan militer dan rakyat Indonesia
b. Bukti perlawan para ulama dan santri
c. Berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa
d. Balas jasa Jepang kepada Indonesia
e. Suksesnya perjuangan diplomasi di PBB
36. Pada amandemen DUD 1945 yang keempat tidak ada lagi Dewan Pertimbangan Agung,
selanjutnya lembaga ini disesuaikan menjadi....
a. Dewan Pertimbangan yang dibentuk presiden
b. Dewan Penasihat Presiden yang dibentuk oleh MPR
c. Dewan Penasihat Agung Presiden
d. Badan Pemberi Pertimbangan kepada presiden
e. Badan Penasihat Presiden
37. Pada Pemilihan Umum Legislatif 2004, jumlah kursi yang diperebutkan oleh seluruh peserta
pemilihan umum sebanyak....
a. 400
b. 450
c. 500
d. 550
e. 600
38. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, bahwa Indonesia turut serta menjaga
ketertiban dunia, hal itu dibuktikan dengan....
a. Menjadi anggota tetap PBB, baik secara aktif maupun pasif
b. Selalu mengirim pasukan perdamaian dunia ke wilayah konflik
c. Mendirikan perhimpunan negara-negara Asia Tenggara
d. Memelopori perjanjian bilateral antarnegara yang berkepentingan
e. Membantu negara yang bertikai, baik diminta maupun tidak
39. Posisi Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, sehingga menjadikan
Indonesia sebagai negara strategis. Negara yang berbatasan laut secara langsung dengan
Indonesia adalah....
a. Malaysia, Filipina, Australia, Timor leste
b. Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, Vietnam
c. Papua Nugini, Kamboja, Timor Leste, China
d. Singapura, Australia, Vietnam, Myanmar
e. Timor Leste, Malaysia, Singapura, Jepang
40. Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diperbolehkan adanya gabungan
partai politik, maksudnya adalah....
a. Menyatukan hasil penghitungan suara pada saat penyelengggaraan pemungutan suara
b. Dua partai atau lebih bersepakat mencalonkan satu pasang calon presiden dan wakil
presiden
c. Penentuan calon presiden dan wakil presiden harus berasal dari partai yang sudah
bersepakat
d. Menyerahkan jumlah perolehan suara partai kepada partai yang mempunyai visi dan misi
yang sama
e. Dua partai atau lebih bersepakat untuk berbagai kekuasaan apabila memenangkan pemilu
41. Apabila Pengawas Pemilu pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menemukan
adanya pelanggaran administrasi, temuan itu akan diteruskan kepada....
a. Polisi
b. Jaksa
c. KPPS
d. Pemerintah setempat
e. KPU
42. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 19 tahun 2003, apabila penyertaan modal
pemerintah pada sebuah persero/BUMN merupakan keseluran modal, RUPS-nya adalah....
a. Presiden
b. Menteri koordinator
c. Menteri
d. Dewan komisaris
e. Presiden direktur
43. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, hal
tersebut termaktub di dalam UUD 1945 pada....
a. Pasal 28 ayat 1
b. Pasal 27 ayat 2
c. Pasal 29 ayat 2
d. Pasal 30 ayat 1
e. Pasal 31 ayat 3
44. Pada penghujung abad XX, persoalan HAM menjadi topik utama kajian kemasyarakatan,
saat ini HAM telah ada secara eksplisit di dalam UUD 1945 yang diamandemen, yaitu
pada....
a. BabX
b. BabX A
c. Bab XI
d. Bab XII
e. Bab XIII
45. APBN ditetapkan tiap tahun oleh pemerintah dengan persetujuan DPR, apabila DPR tidak
menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka....
a. Pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu
b. Pemerintah melobi DPR
c. Pemerintah mengajukan ke MPR
a. d. Pemerintah boleh menjalankan APBN tanpa persetujuan DPR
d. Pemerintah mengajukan usulan kedua Pembahasan
Pembahasan
31. Jawaban: d
Pembahasan:
Desentralisasi berarti pemerintah daerah menjalankan sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi daerah yang diatur melalui undang-undang.
32. Jawaban: a
Pembahasan:
Dengan mengembangkan sikap tenggang rasa akan tercipta kehidupan yang damai dan saling
pengertian/ toleran antarsesama warga negara.
33. Jawaban: b
Pembahasan:
Conditio sine quanon berarti prasyarat untuk terlaksananya/terselenggaranya hukum.
34. Jawaban: d
Pembahasan:
Dalam UU No. 31 Tahun 2002 tercantum tujuan umum partai politik sebagai berikut.
o Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
o mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
o mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sedangkan tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
35. Jawaban: c
Pembahasan:
Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 berbunyi "Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan
dengan didorong oleh keinginan luhur...."
36. Jawaban: a
Pembahasan:
Pasal 16 UUD 1945 yang telah diamandemen menyatakan bahwa Presiden membentuk suatu
dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden,
yang selanjutanya diatur dalam undang-undang.
37. Jawaban: d
Pembahasan:
Jumlah kursi yang diperebutkan pada pemilu legislatif 2004 sebanyak 550 kursi.
38. Jawaban: a
Pembahasan:
Dengan menjadi anggota tetap PBB, Indonesia secara otomatis turut serta menjaga ketertiban
dunia, sesuai dengan tujuan PBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
39. Jawaban: a
Pembahasan:
Negara yang berbatasan laut langsung dengan Indonesia adalah Malaysia, Filipina, Austalia, dan
singapura, serta negara baru Timor Leste.
40. Jawaban: b
Pembahasan:
Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dua partai atau lebih yang telah
bersepakat diperbolehkan mencalonkan satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang
sama.
41. Jawaban: e
Pembahasan:
Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2003 pasal 82, Pengawas Pemilu meneruskan temuan
yang merupakan pelanggaran administrasi kepada KPU dan pelanggaran yang mengandung
unsur pidana kepada penyidik.
42. Jawaban: c
Pembahasan:
Menurut ketentuan Undang-undang No.19 tahun 2003 pasal 14 ayat1, menteri bertindaksebagai
RUPS dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang
saham pada persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruhnya sahamnya dimiliki oleh
negara.
43. Jawaban: e
Pembahasan:
Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 berbunyi "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang."
44. Jawaban: b
Pembahasan:
Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, HAM tertuang dalam Bab XA, dari pasal 28A
sampai 28J.
45. Jawaban: a
Pembahasan :
Pasal 23 ayat 3 UUD 1945 berbunyi "Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
1 comments:
soalny beda dr yg laen.. mg2 ada yg keluar..makaci
Post a Comment